Kangen Sambal Buatan Rumah?

Blog ini adalah tempat yang tepat untuk melepaskan kerinduan akan masakan khas Indonesia: Sambal! Aneka resep sambal Nusantara, tips dan kiat mengolah sambal yang lezat, pengalaman dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sambal! Bukan itu saja, Anda juga dapat berbagi resep atau pengalaman masakan dan sambal di sini bersama pembaca yang lain. Atau bagi anda yang tak cukup punya waktu untuk mencoba resep-resep tersebut dapat pula memesan langsung sambal-sambal yang menggugah selera tersebut sebagai pendamping hidangan favorit anda. Sambal yang kami tawarkan terbuat dari bahan-bahan segar, higienis dan bermutu tinggi. Sehingga diperoleh cita rasa yang sedap karena kami tidak menggunakan bahan pengawet.

kutilah tips berikut ini untuk hidup sehat dan memiliki kualitas hidup yang baik, jalani hidup sehat mulai sekarang. Kesehatan adalah investasi yang sangat berharga. Karena itu, jadikanlah hidup sehat optimal sebagai kebiasaan Anda sehari-hari. Bagaimana Caranya ! Ikuti tips berikut ini :
1. Cukupilah Kebutuhan Gizi Anda
2. Hindarilah LemaK Berbahaya
3. Janganlah pernah Lupa Sarapan
4. Makan Sayur dan Buah yang cukup
5. Minum Air Minimal 8 Gelas Sehari
6. Pertahankan Berat Badan yang Ideal
7. Olah raga yang teratur
8. Cukup Istirahat
9. Hindarilah Rokok dan Minuman Beralkohol
10. Selalu Berpikir Positif
11. Luangkanlah Waktu Untuk Diri Sendiri
12. Perhatikanlah Kebersihan
13. Periksakanlah Kesehatan Anda Secara Teratur
14. Untuk Sumber Makanan, Minuman dan Suplemen pilihlah Bahan Alami
15. Mengkonsumsi Suplemen Sesuai Kondisi dan Kebutuhan Tubuh.

Berhitung, membaca, mewarnai, dan pengembangan bakat si kecil pasti sudah Anda lakukan. Tapi sudahkah Anda mengembangkan kepekaan dan rasa syukur kepada si kecil? Pernahkah Anda mengajarkan kepada si kecil betapa beruntungnya dia dibanding orang lain? Hal-hal seperti itu jangan dilupakan dan disepelekan. Kemampuan spiritual atau rohani tak kalah penting dibanding kemampuan akademik atau keterampilan lainnya.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan adalah dengan melakukan Bantuan sosial atau kegiatan sosial. Bila ada kesempatan ajak si kecil untuk ikut kegiatan sosial yang dilakukan oleh kantor, lingkungan atau komunitas yang Anda ikuti. Aksi sosial ini banyak dilakukan oleh berbagai entitas dan Anda bisa melibatkan si kecil dalam acara tersebut.

Begitu ada kesempatan mengikuti kegiatan tersebut, langsung ajak si kecil. Apalagi lokasi pemberian bantuan tersebut tidak terlalu jauh. Ajak si kecil untuk melihat dari dekat saudara-saudara yang sedang kesulitan karena bencana seperti banjir atau gempa yang melanda daerah tersebut. Ajak si kecil untuk terjun langsung memberikan bantuan tersebut. Meski tentu saja ia hanya bisa membawa barang-barang berbobot ringan. Katakan kepada si kecil bahwa ia harus bersyukur, karena tidak terkena bencana seperti itu. Ajak si kecil untuk membayangkan bagaimana bila bencana itu menimpa si kecil misalnya dengan ramalan cinta. Perbandingan dan perumpamaan tersebut akan mempermudah si kecil memahami mengapa dia perlu memberikan bantuan dan bersyukur dengan kondisi yang didapat sekarang ini.

Tambahkan pengertian kepada si kecil bahwa berbagi kepada orang lain akan membukakan kemudahan bagi diri sendiri. Memberi tidak akan membuat uang si kecil habis, justru mungkin akan bertambah. Bila kita ikhlas membantu orang, suatu saat bila kita mendapatkan kesulitan pasti akan datang bantuan kepada kita.

Selain bakti sosial dengan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Anda juga bisa mengajak si kecil untuk ikut dalam kegiatan lingkungan. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan alam ini Anda juga bisa mengajarkan rasa syukur kepadanya. Misalnya ketika perusahaan Anda mengadakan kegiatan penanaman pohon bakau, ajaklah dia.

Akademi kepolisian memiliki sebuah kesatuan musik yang biasa disebut sebagai drum band atau drum corps. Sebagaimana pendahulunya saat masih tergabung dalam Akabri, drum band cendrawasih Akademi Kepolisian biasanya dipertunjukkan saat mengiringi defile pasukan atau mengiringi kegiatan kirab.

Saat Polri telah berpisah dari TNI, otomatis Akademi Kepolisian berpisah dari Akabri. Mulai saat inilah dibentuk konsep baru drum band Cendrawasih Akpol menjadi bentuk drum corps. Sebuah konsep musik yang memainkan lagu – lagu relative lebih modern dan inovatif. Biasanya drum corps dipertunjukkan untuk mengisi acara baik ditingkat daerah sampai tingkat nasional.

Saat ini drum corps cendrawasih Akpol dimainkan oleh 285 Taruna tingkat I . Terdapat 2 paket display drum corps yang dimiliki saat ini. Paket pertama memainkan lagu “Tak ada Logika” (Agnes M), “Bawa daku Pergi” (Titi DJ), “Kau bukan milikku lagi” (Agnes M), dan My Lecon. Sedangkan paket kedua memainkan lagu “Bendera” (Coklat), “Pelangi di matamu” (Iwan Fals), Volare (Gipsy King), dan “ Kenangan Terindah” (Samson).

Paket yang terakhir diatas ditampilkan perdana pada saat Upacara Prasetya Perwira TNI dan pelantikan perwira TNI-Polri pada tanggal 17 Desember di Akademi Kepolisian Semarang. Semoga Sukses dan Jaya selalu Drum Corps Cendrawasih Akpol.

Seorang teman menutup tahun 2008 lalu dengan mengumpat tak karuan. Ia mengeluh karena sepanjang tahun situasi negeri ini benar-benar kacau balau akibat produk kebijakan DPR yang tak jelas. Ia berpendapat bahwa UU MA, BHP, APP, dan peraturan lainnya tak lebih dari (maaf) sampah. Semua dibuat dengan cara instan, tanpa pikir panjang, apalagi melihat visi jangka panjang.

Celakanya, semua itu dibiayai dengan duit negara (rakyat) yang dihamburkan begitu saja. Ia makin jengkel ketika tahu bahwa keringat yang ia setor lewat pajak ternyata hanya digunakan untuk memarkup nilai proyek, melakukan kunjungan kerja yang tak jelas, atau “studi banding” (misal: untuk membandingkan harga Lous Vuitton di Jakarta dengan luar negeri). Kejengkelannya makin menumpuk ketika saya sodori nama-nama artis yang ingin terjun ke ranah politik, misalnya:

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): Jaja Mihardja, Jamal Mirdad, Rachel Maryam, Rita Sugiarto, dan Tesa Mariska.

Partai Amanat Nasional (PAN): Adrian Maulana, Cahyono, Derry Drajad, Eka Sapta, Eko Patrio, Henidar Amroe, Ikang Fawzi, Intan Sevilla, Irene Librawati, Krisna Mukti, Lucky Artadipraja, Mandra, Mara Karma, Marini Zumarnis, Maylaffayza, Poppy Maretha, Raslina Rasyidin, Tito Soemarsono, Wanda Hamidah, dan Wulan Guritno.

Partai Bintang Reformasi (PBR): Paramitha Rusady dan Peggy Melati Sukma.

Partai Damai Sejahtera (PDS): Bella Saphira, Maya Rumantir, Tamara Geraldine, Tessa Kaunang, Ricky Jo, dan Ronny Pangemanan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): Dedi ‘Miing’ Gumelar, Edo Kondologit, Rieke Diah Pitaloka, dan Sony Tulung.

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP): Luna Maya.

Partai Demokrat: Adjie Massaid, Angelina Sondakh, H. Qomar, Inggrid Kansil, Tere, dan Venna Melinda.

Partai Golongan Karya (Golkar): Dharma Oratmangun, Jeremy Thomas, Nurul Arifin, Puput Novel, dan Tantowi Yahya.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): Anwar Fuadi, Azizah Rahma, David Chalik, Dimas Andrean, dan Gusti Randa.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Didi Kempot dan Tengku Firmansyah.

Partai Patriot: Camelia Malik dan Hengki Tornado.

Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP): Denada, Emilia Contessa, Evie Tamala, Ferry Irawan, Icuk Sugiarto, Kristina, Lyra Virna, Marissa Haque, Mat Solar, Mieke Wijaya, Okky Asokawati, Rahman Yacob, Ratih Sanggarwati, dan Soultan Saladin.

Memang bukan hal baru artis masuk ke politik. Di masa Soeharto, alm. Edy Sud (Golkar) dan Rhoma Irama (PPP) sudah lebih dulu terjun. Di Pemilu lalu, Adjie Massaid, Dede Yusuf, Marissa Haque, dan H. Qomar sukses masuk ke Senayan. Yang pro berpendapat bahwa rakyat sudah bosan dengan politisi yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka butuh suasana baru yang lebih menjanjikan. Para artis dipercaya sudah hidup mapan sehingga risiko korupsi mungkin lebih kecil. Sementara yang kontra menganggap bahwa panggung politik hanya pelarian karena mereka tak laku lagi di televisi.

Saya sendiri agak heran. Kalau memang ingin menjadi vote getter, nama seperti Hengki Tornado, Maya Rumantir, Nurul Arifin atau Puput Novel kini sudah tak banyak dikenal. Nurul Arifin mungkin hanya dihafal oleh generasi tahun 80-90 yang sering menonton film panasnya dulu. Bagi partai, tentu lebih “mak nyus” kalau mau menggaet Tukul Arwana, Ruben Onsu, Olga Syahputra, atau Sandra Dewi yang sedang populer.

Mungkin bisa dimaklumi bahwa kapasitas para artis tersebut seringkali dipertanyakan. Apalagi banyak dari para artis tersebut tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal berbasis poleksosbud maupun pengalaman organisasi yang memadai. Jadi tak aneh bila banyak yang meragukan kemampuan mereka. Jangankan orang baru yang out of the blue, mereka yang sudah bertahun-tahun nongkrong di Senayan pun tak sedikit yang disebut politisi gagal.

Masalah kedua adalah stereotip yang melekat dalam diri artis. Tak bisa dielakkan bahwa artis (walau tidak semua) dikenal bergaya hidup glamor dan serba wah—-mulai dari cara berpakaian, potongan rambut, kendaraan pribadi, dan gaya hidup lainnya. Padahal kita tahu bahwa yang kita butuhkan sekarang justru bagaimana mengencangkan ikat pinggang dan mengefektifkan setiap pengeluaran kita. Kalau perlu, ganti kendaraan dinas anggota DPR dengan Kijang kapsul atau APV.

Harusnya kejadian meninggalnya salah seorang artis sekaligus politisi gara-gara touring moge di tahun 2008 lalu menjadi pelajaran. Sepanjang perjalanan tak sedikit pengguna jalan yang menghujat rombongan ini karena mereka menggunakan jalan seenaknya, menerobos lampu merah, menutup sejumlah jalur, mem-booking pompa bensin, hingga marah tak jelas jika ada yang menyalip mereka. Walaupun mengusung nama merah putih, mereka menggunakan motor luar negeri dan tur tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai ke-Indonesia-an.

Tentu terlalu dini untuk menyimpulkan bagaimana kira-kira situasi politik negeri ini di tahun 2009. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa negara ini rupanya benar-benar telah menjadi korban kebiadaban televisi (dan sinetron). Nampaknya perlu puluhan tahun lagi agar negeri ini bisa menghasilkan gerilyawan revolusioner yang legendaris seperti Tan Malaka atau politikus yang tajam namun sederhana semisal Haji Agus Salim—-bukan politisi karbitan yang asal dicomot dari dunia hiburan.

Penggunaan bulu-buluan dalam asesoris pakaian barangkali yang menjadikan kesenian jenis ini disebut sebagai dayakan, karena memang orang Dayak sering juga memakai bulu elang ataupun burung tontong untuk perhiasan diri. Atau barangkali pengetahuan orang kampung mengenai nama-nama suku di dunia baru mengenal sebatas suku Dayak sebagai suku di luar suku Jawa. Atau bisa jadi karena pengucapan dayakan lebih enak didengar daripada kata indianan, atau indiaan. Atau bahkan mungkin rasa fanatisme dan melu handarbeni, serta rasa toleransi budaya sebagai sesama putra-putri bertanah air Indonesia. Ahh nggak jelas memang ontologi historis dayakan.

Alphard bergaya VIP di Makassar, tak hanya membuat konsep bikin kabin makin luas juga fungsional.

Totalitas yang diwujudkan pecinta modifikasi ini diwujudkan dengan berani melalui garapan Toyota Alphard miliknya. Sebagai seorang yang energik tentunya tema yang dihasilkan dalam sebuah modifikasi juga harus mencerminkan hal tersebut.

Modifikasi untuk tahun 2008 ini memang sangat penuh disesaki oleh modifikasi beraliran Japanese VIP yang memang menjadi trend ditahun ini dan trend seperti ini memang tak ingin disia-siakan demikian saja. Lihat saja postur dari body Toyota Alphard ini, dari ujung manapun yang terlihat hanyalah tampilan elegan. Apalagi dengan perubahan interior yang memenuhi kriteria elegan. Tapi tidak hanya itu saja untuk melengkapi factor elegan perlu adanya Air Suspension untuk membenahi pada sector kaki-kaki.

Untuk itulah sangat susah untuk mendapatkan tampilan elegan pada sektor kaki-kaki, tapi sang owner tidak gampang menyerah. Akhirnya ia mendapatkan gaya yang pas untuk tampilan velg. Velg yang digunakan untuk memenuhi keinginannya tersebut ialah velg Kranze R 20” dan dibalut dengan ban Extreme dengan ukuran 225/30ZR20

Hasilnya adalah sebuah keanggunan, gaya hidup dan juga kebanggaan lantaran mobil ini mampu menyabet beberapa piala bergengsi pada ajang kontes Auto Blackthrough di Makasar lalu.

BeHINd The Build

Type Of Car Toyota Alphard

Body Art Body Kit Custom, Wing, Grill Custom, Head Lamp HID 8000K, Fog

Lamp HID 8000K Sunroof

Under Carriage Velg Kranze 20”, Ban Extreme ZK 225/35ZR20, Air Suspension Viair

Interior Jok Semi Leather, Rack, MiniBar, Jok Belakang Custom, Gordyn

Sound & Style 2 Sub Harmonic Drive, 3set Speaker ASL, 2buah Kapasitor Bank

Intersys 1.5K, TV LCD Samsung 17”, TV LCD LG 32”, PS2

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang
adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program
pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan
kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang
berkepanjangan.

PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan
kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan
ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap
tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi,
yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya
mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah
terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase
penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk
yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase
keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh
jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Penyebab kegagalan

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di
Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya
penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring
pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada
karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan
perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan
budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak,
program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama
(SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman
berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak
didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil
pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang
menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini
tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang
mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk
ekonomi yang berlaku secara lokal.

Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa
membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten
Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin
karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.

Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka
kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen.
Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk
target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.

Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta
perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya
bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target
sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro
yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model
ekonometrik.

Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin
secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski
demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu,
indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan
seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang
spesifik-lokal.

Strategi ke depan

Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu
dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.

Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi
memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan
secara lokal.

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan
pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di
tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.

Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu
relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan
belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke
dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut
harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih
besar, dan wilayah.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses
terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat
dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu
mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang.
Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi,
dan lainnya.

Belum memadai

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan
secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan
kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat
daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik
nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan
secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah,
khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan
daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya
dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi
pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu
mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya
yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama
antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran
dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan
tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan
teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.

Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan
di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.

Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait,
perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat
kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk
keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis
yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan
tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal
maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain,
diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan
pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.

Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat
merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan
dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

Hamonangan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm